Kasus 19 Kadistrik Jayapura, Pertaruhan Kredibilitas Hakim

Kasus 19 Kadistrik Jayapura, Pertaruhan Kredibilitas Hakim

Sidang Perdana 19 Kepala Distrik dari Kabupaten Jayapura di Pengadilan Negeri Jayapura, Pekan Lalu - Antara

Metro Merauke – Kredibilitas majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura dipertaruhkan dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura yang melibatkan 19 kepala distrik (kadistrik) di wilayah itu.

Majelis hakim diingatkan bisa memutuskan kasus itu seadil-adilnya. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak merugikan pasangan calon lain.

Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura, Richard Samuel Yoku mengingatkan, majelis hakim, kredibilitas mereka diuji dalam kasus itu. Apakah akan menjatuhkan vonis yang memberikan asas keadilan kepada semua pihak atau sebaliknya.

“Kini kredibilitas hakim sedang diuji. Seperti dalam putusan sidang anggota KPPS siluman di Kelurahan Hinekombe, Distik Sentani. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 36 bulan. Tapi majelis hakim memutus percobaan lima bulan. Ini sangat jauh dari tuntutan JPU,” kata Richard Yoku, Rabu (19/4) petang.

Menurut Ketua Partai Indonesia Kerja (PIKA) Kabupaten Jayapura itu, putusan itu tidak memberikan efek jera. Jangan sampai, hal serupa terjadi ketika majelis hakim memutus perkara 19 kepala distrik tersebut.

“Kami harap dalam kasus ini, hakim memberikan keputusan sesuai undang-undang yang berlaku. Ini sebagai efek jera agar tidak terjadi lagi kecurangan,” ujarnya.

Katanya, hakim harus tegas. Kalau sampai keputusan hakim merugikan masyarakat Jayapura, pihaknya akan melaporkan ke Komisi Yudisial.

“Sekaligus kami akan melaporkan keputusan majelis hakim dalam sidang kasus pergantian KPPS di Hinekombe,” katanya.

Ia mengingatkan 19 kadistrik yang kini menjadi terdakwa, tidak membela mati-matian paslon tertentu. Begitu juga ASN di lingkup Pemkab Jayapura. Harus memikirkan karir mereka dimasa mendatang. Jabatan politik hanya berlaku lima tahun. Jangan sampai mereka korban.

“19 kadistrik jangan menutup diri. Mari membuka semua hal yang tidak benar. Keterbukaan lebih baik agar semua publik tahu. Kita ingin pembangunan di Kabupaten Jayapura berjalan baik. Jangan sampai karena pilkada tertunda, pembangunan juga tertunda,” imbuhnya. (Arj)

Advertisement