Kunker Kapolda Papua Barat Bersama Ketua Bhayangkari di Fakfak

Kunker Kapolda Papua Barat Bersama Ketua Bhayangkari di Fakfak

Foto: Berita Lima

Metro Merauke – Kapolda Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Fakfak, dengan didampingi beberapa pejabat utama Polda Papua Barat Karo ops, Karo SDM, Dir Lantas, Dir Narkoba, Dir Pam obvit, Dir Intelkam dan Kabid Humas.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Martuan Sormin, M.SI menyampaikan bahwa hal itu agar lebih mengenal wilayah yang mana lebih dekat ke anggotanya bahkan lebih dan terlebih utama dekat dengan warga masyarakat, namun secara langsung berkomunikasi untuk hari ini baru mungkin ikut mulai dari masalah keluarga,disiplin pribadi.

“Tetapi ini yang membuat anggota kita lupa akan untuk melaksanakan tugas kita, sehingga terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang secara terus menerus, sehingga kita dapat disiplin ketika ditanya terkait dengan situasi Kantibmas,” jelas Kapolda Papua Barat, Rabu (12/4) kemarin.

Kapolda menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi persoalan bagi pihak keamanan sebelum pilkada berlangsung, yang sebelumnya Papua Barat mendapat skor tertinggi soal pengamanan yakni 3200, exs 3000 tetapi dengan pengelolaan Kantibmas khususnya, Manokwari, Sorong dan Maibrat, Papua Barat disebut rawan konflik Pikada.

“Tudingan itu adalah daerah Papua Barat yang sangat rawan sehingga, dapat kita balikan menjadi yang paling teraman di Indonesia bahkan tidak terjadi suatu hal apapun sehingga kita melakukan pendekatan a real lokasi, itupun saya sendiri berkantor di Polsek selama 8 hari sebelum, saat pelaksanaan pilkada dimulai,” ungkap Kapolda.

Karena, lanjut Martuan selama ini prioritas ancaman yang ada di Papua Barat adalah Maibrat, namun ketika ditanya berapa korban saat terjadi konflik di Maibrat Kapolda enggan menjawab. Sementara itu dari sekian orang cuma ada satu warga yang meninggal dunia dikarenakan sakit jantung.

“Secara umum untuk penyelengaraan pilkada di Papua Barat mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Gubernur dan Wakil Gubernur, berlangsung aman dan terkendali,” tegasnya.

Namun, ditanya soal penanganan kasus korupsi di Fakfak, Polda akan bekerjasama atau akan berkoordinasi dengan kesatuan yang ada di Fakfak, terlebih akan berkordinasi dengan Kejati Jayapura.

“Untuk kasus-kasus korupsi kami akan tetap berkomitmen agar tetap untuk melakukan penegakan hukum bahkan, juga jangan lupa kalau kita juga tidak sendiri serta kita bekerja sama dengan BPK, BPKP dalam hal temuan alat bukti bahkan kerugian alat negara dan kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan yang dituakan yaitu kejaksaan Manokwari,” pungkasnya. (Amatus Rahakbauw)

Sumber: beritalima.com

Advertisement