Politik Papua Memanas, Legislator: Jangan Gunakan Isu Papua

Politik Papua Memanas, Legislator: Jangan Gunakan Isu Papua

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurezus Kadepa (kiri) Bersalaman dengan Kapolda Papua, Paulus Waterpuw, Bakal Calon Gubernur Papua yang Diusung Partai Golkar - facebook.com

Metro Merauke – Politik Papua menjelang tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mulai memanas. Apalagi pasca Partai Golongan Karya (Golkar) Papua menyatakan mengusung Kapolda setempat, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw sebagai bakal calon gubernur.

Menyikapi berbagai dinamika politik yang akan terjadi kedepan, anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengingatkan para kandidat dan pendukungnya bersaing secara fair. Tidak saling menjatuhkan. Apalagi sampai menggunakan isu Papua untuk kepentingan politik.

“Siapapun yang kini disebut-sebut akan ikut Pilgub Papua merupakan putra asli Papua terbaik. Masyarakat harus cerdas memilih calon pemimpinnya. Berikan alasan tepat kalau mendukung kandidat tertentu. Memilih jangan karena faktor kesukuan, kedaerahan atau dikaitkan dengan isu HAM Papua, isu Papua Merdeka dan lain-lain,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (10/4).

Menurutnya, isu HAM Papua dan Papua Merdeka tidak ada hubungannya dengan Pilkada bupati dan Pilgub. Hindari saling menyudutkan sesama anak asli Papua hanya karena kepentingan politik dan jabatan.

“Isu itu jangan dipakai untuk kepentingan politik. Kini telah terbentuk tiga gerbong koalisi partai politik dan satu bakal calon independen untuk Pilgub Papua. Partai Demokrat dengan modal 16 kursi di DPRP dipastikan tak menemui kendala mengusung kembali Gubernur Papua kini, Lukas Enembe,” ujarnya.

Gerbong kedua kata dia, ada PDI Perjuangan dengan tujuh kursi DPR Papua mengusung John Wempi Wetipo (JWW), dan terbaru Partai Golkar yang memiliki enam kursi di Parlemen Papua mengusung Paulus Waterpauw.

“Tak menutup kemungkinan, kedepan akan muncul bakal calon lain. Tak masalah siapapun yang mencalonkan diri. Namun jangan sampai mengorbankan masyarakat dan menjual isu Papua untuk kepentingan politik,” katanya. (Arj/Redaksi)

 

Advertisement