Legislator: Pokja Papua Stop jadi “Presiden Kecil”

Legislator: Pokja Papua Stop jadi “Presiden Kecil”

Mama-Mama Papua Ketika Demo Menolak Pokja Papua di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/4/2017)

Metro Merauke – Mantan Ketua Panja Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua bentukan DPR Papua, 2016 lalu, Natan Pahabol mengingatkan Pokja Papua tidak mengintervensi Mama-mama pedagang asli Papua dan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) yang selama ini mendampingi pedagang asli Papua mendapat pasar permanen di tengah Kota Jayapura.

Seperti dikutip dari tabloidjubi.com, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua itu mengatakan, Pokja Papua tidak perlu berlaga menjadi “presiden kecil”. Apapun yang akan dilakukan Pokja Papua, berkaitan dengan pasar, harus berkoordinasi dengan Mama-mama Papua dan Solpap.

“Pokja Papua kalau tugasnya sudah selesai kami berterima kasih. Sebaiknya bubar saja. Ada pekerjaan lain yang mungkin mereka harus lakukan. Tidak perlu intervensi Solpap dan Mama-mama Papua. Seakan mau kuasi pasar. Pasar ini dibangun untuk siapa sebenarnya? Untuk mama-mama Papua atau orang Jakarta. Kalau untuk orang Papua biarkan orang Papua yang mengelolah sendiri. Sesuai kebutuhan mereka dan konteks yang ada,” kata Natan via teleponnya kepada Jubi, Kamis (6/4).

Menurutnya, Pokja Papua tidak bisa membawa konteks dari luar Papua ke Papua. Tidak bisa mengatur, membatasi apa yang boleh dijual dan tidak boleh dijual oleh Mama-mama pedagang asli Papua di pasar mama-mama. Pasar itu untuk pedagang asli Papua. Dengan begitu, mereka punya tempat menjual hasil kebun, hasil panen, hasil buruannya. Punya posisi setara dengan pedagang non Papua.

Yang akan dijual di pasar itu, hasil kekayaan alam Papua. Bukan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dari luar. Tugas Pokja adalah melaporkan kepada presiden agar presiden meresmikannya atau memberikan mandat kepada kementerian meresmikan pasar mewakili presiden.

“Setelah itu dilimpahkan ke Pemprov Papua, pemprov melimpahkan ke Pemkot Jayapura, dan pemkot bersama Solpap mengelolah, merawat pasar. Ada pemberdayaan, pengawasan, pendampingan. Jakarta punya tugas membangun. Kemudian menyerahkan ke pemerintah daerah untuk dikelalola. Tidak lagi atur pasar, atur harga, atur barang dagangan yang bisa dijual dan tidak bisa dijual,” ujarnya.

Katanya, hal itu bukan urusan orang pusat. Mama-mama mau menjual apapun, itu hak mama-mama. Yang perlu diawasi adalah kerapian dan kebersihan pasar. Itupun bukan oleh pihak Jakarta. Namun Pemerintah Kota Jayapura dan Solpap.

“Kalau begitu bawa pulang saja pasarnya ke Jakarta daripada kamu urus-urus lagi hal-hal internal. Serahkan kepada mama-mama agar mereka mengelola sendiri. Jangan ini dijadikan bisnis oleh orang pusat. Mungkin presiden dan kementerian terkait tidak tahu itu,” katanya.

Sedikitnya, 200an Mama-mama pedagang asli Papua menggelar demo damai di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/4).
Mama-mama yang dikoordinir Solpap menuntut Pojka Papua keluar dari pasar permanen Mama-mama Papua. Mama-mama mempertanyakan kepentingan apa sehingga Pokja Papua seakan-akan ingin menguasai pasar. Bahkan Pokja akan menggunakan lantai IV pasar sebagai kantor.

Tak ada koordinasi dengan mama-mama dan Solpap, yang selama bertahun-tahun mendampingi mama-mama Papua hingga pembangunan pasar terwujud.

Aktivis Solpap, Franky Warer mengatakan, sejak 2001 hingga kini, Solpap mendampingi mama-mama. Tidak pernah ada Pokja Papua. Namun kini, Pokja Papua tiba-tiba muncul. Ada indikasi Pokja ingin mengambil alih pasar. Harusnya Pokja yang katanya mewakili pemerintah berkoordinasi dengan Solpap dan Mama-mama Papua.

“Banyak hal yang Pokja buat, namun tidak mengakomodir Kebutuhan mama-mama. Sampai sekarang belum berkoordinasi dengan kami dan mama-mama,” ujar Franky.

Beberapa fasilitas pasar permanen Mama-mama Papua belum dilengkapi. Namun Pokja memaksa mama-mama segera menempati pasar. Solpap khawatir nantinya ini akan menimbulkan konflik antar mama-mama. Harusnya Pokja duduk membicarakannya dengan Solpap. (*)

Advertisement