Tujuh Suku “Pemilik” Freeport Diingatkan Tidak Terprovokasi

Tujuh Suku “Pemilik” Freeport Diingatkan Tidak Terprovokasi

Ilustrasi Ladang tambang terbuka yang dikelola PT Freeport Indonesia di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua - Antara

Metro Merauke – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan tujuh suku pemilik ulayat area penambangan PT. Freeport Indonesia yakni Suku Amungme, Kamoro, Moni, Mee, Nduga, Damal, dan Dani yang berada di Kabupaten Mimika, Papua agar tetap tenang.

Menjaga persatuan dan keamanan bersama. Tidak terprovokasi selama kisruh PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia belum berakhir.

“Kami meminta dengan hormat kepada para kepala suku, tokoh agama, adat, pemuda dan intelektual tujuh suku di Mimika agar tidak terprovokasi dengan dinamika yang terus terjadi di Freeport,” kata Kadepa via teleleponnya, kepada Metro Merauke, Senin (3/4).

Menurutnya, jangan mengorbankan rakyat demi kepentingan kelompok. Kisruh Freeport dengan Pemerintah Indonesia berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian, Polda Papua dan Polres Mimika agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik sosial antar suku lokal di Mimika,” ujarnya.

Namun kata dia, harapan pihaknya, polisi melakukan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah segera menuntaskan kekisruhan PT Freeport Indonesia. Allo mengatakan, situasi gonjang-ganjing Freeport Indonesia dalam dua bulan terakhir telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.

“Saya kira sudah saatnya pemerintah menuntaskan masalah yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Masalah ini sudah dua bulan tanpa penyelesaian. Orang di Jakarta tidak merasakan dampak dari persoalan PT Freeport tapi kami di Mimika yang merasakan langsung. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan mengambang terus tanpa penyelesaian yang tuntas,” kata Allo. (Arj)

Advertisement