BUMD Gerbang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

BUMD Gerbang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

OLeh : SYAHMUHAR M. ZEIN ONGEO GEBZE, S.Sos. M.AP

Inti dari Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu mensejahterakan Masyarakat, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus diterjemahkan dalam suatu rencana strategi dalam sektor ekonomi yang kemudian di sinergikan dengan sektor-sektor lainnya yang saling mendukung. Nilai kesejahteraan masyarakat inilah yang menjadi perhatian penting bagi suatu Pemerintahan khususnya di Pemerintahan daerah Kabupaten. Suatu daerah dikatakan maju indikatornya adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut, indikator pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dari beberapa hal :

Harga jual Pasar atas kebutuhan masyarakat.
Perkembangan Produk-produk lokal daerah.
Pendapatan Usaha yang dijalani oleh masyarakat.

Ketiga hal ini yang menjadi penting, dilihat secara terfokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, Harga jual pasar atas kebutuhan masyarakat harus ada kontrol yang melekat dari pemerintah daerah, sehingga potensi-potensi lokal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk dijadikan pencaharian hidup secara rutinitas harus dan wajib dihargai dengan nilai rupiah yang sewajarnya sehingga menepis spekulasi-spekulasi kaum feodalisme yang bermain harga pada level yang sangat rendah sehingga akan meminimkan pendapatan Usaha yang dijalani oleh masyarakat, disamping itu juga Potensi-potensi kearifan Lokal yang ada dalam suatu daerah itupun harus di dukung secara penuh oleh pemerintah daerah karena nilai kearifan lokal ini yang terkadang memiliki nilai jual yang sangat tinggi jika dikemas dalam suatu kemasan produk daerah yang mantap, maka pasarannya pun bukan hanya pada lintas lokal, regional, nasional bahkan bisa menembus pasar Internasional, dan pada posisi ini juga pemerintah harus mempunyai 2 (dua) peranan, peranan pertama sebagai Pengatur sistem Penyerap Produk-produk lokal, dan selanjutnya peranan kedua yaitu melobi ke Pasaran regional, nasional dan bahkan ke pasar internasional. Dengan demikian akan mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba menggeluti usaha yang berbasis kearifan lokal itu, masyarakat akan cenderung terlibat secara aktif karena secara psikologis masyarakat, nilai kearifan lokal itu bersesuaian dengan nilai karakteristik masyarakat setempat ditambah lagi dengan adanya motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri.

Untuk menggali potensi usaha dari produksi lokal tentunya harus melihat masyarakat dalam suatu daerah itu sesuai dengan karakteristik tempat yang mereka diami, semisalnya daerah pesisir pantai, daerah rawa, daerah sawah, daerah kebun dll. Sehingga dapat diklasifikasikan usaha apa yang perlu dijalankan dan dapat memperdayakan masyarakat setempat untuk mendorong produksi yang cukup banyak sehingga akan berimbas pada pendapatan masyarakat yang cukup lumayan sehingga menunjang kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Peranan pemerintah sebagai pengatur system penyerap Produk-produk lokal masyarakat dan Pe-lobi ke Pasaran regional, nasional dan bahkan ke pasar internasional, tentunya dapat dibuat secara kelembagaan seperti dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian BUMD inilah yang akan bergerak atas nama Pemerintah Daerah dalam mengelolaan Pemasok atau penerima produk dari masyarakat dan pengelolaan pemasaran produk tersebut. Sehingga penguatan BUMD awal muawalnya harus diawali dengan modal penyertaan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian ketika BUMD tersebut telah berjalan maksimal maka akan menjadi salah satu faktor penguatan Pendapan Anggaran Daerah (PAD).

Secara reality kalau dilihat potensi lokal di kabupaten Merauke ini perlu kita klasifikasikan atau memetakan karakteristik wilayah sesuai pemukiman warga yaitu diantaranya terdapat daerah pesisir, terdapat daerah rawa, terdapat daerah hutan, terdapat daerah perkebunan/pertanian. Potensi kearifan Lokal Kabupaten Merauke ini sudah sangat terealisasi pada masyarakat tingkat akar rumput, hal tersebut terbukti dengan adanya usaha-usaha masyarakat secara mandiri, semisalnya saja daerah pesisir, masyarakat sangat aktif pada musim udang lalu mereka turun ke laut untuk menjaring udang dan hasilnya cukup banyak, disamping itu juga orang-orang tua Merauke jaman dahulu sepanjang pesisir sangat produktif dalam memproduksikan Kopra dan hasilnya pun sangat memuaskan, dan satu hal yang sangat luarbiasa adalah potensi kearifan lokal Kabupaten Merauke yang menjadi andalan yaitu dibidang pertanian yaitu Hasil panen sawah yang sangat memuaskan. Dan tentunya masih sangat banyak jika kita mengindentifikasi satu persatu potensi kearifan lokal sesuai dengan karakteristik daerah yang masyarakat diami di Kabupaten Merauke ini kalau boleh diibarat potensi kearifan lokal ini adalah raksasa yang tertidur dan saat ini butuh pemikiran dalam perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaannya untuk membangunkan raksasa tersebut. Raksasa ini kalau dibangun maka dapat diyakinkan akan mampu membangun bangunan ekonomi Kabupaten Merauke yang sangat kuat dan mampu menjadi contoh untuk daerah lainnya di Indonesia.

Dalam pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal yang diarahkan dalam menajemen BUMD, tentunya melibatkan lintas sektor, berbicara tentang potensi laut atau pesisir pantai tentunya jalur pembinaannya ada pada Dinas Perikanan atau LSM-LSM yang bergerak dalam bidang perikanan, berbicara tentang potensi kearifan lokal yang berada di rawa atau hutan tentunya jalur pembinaannya ada pada Dinas Kehutanan atau LSM-LSM yang bergerak dalam bidang Kehutanan. Dan tentunya dalam sektor-sektor lainnya juga. Sehingga perlu adanya Peraturan Daerah (PERDA) untuk mengatur pengelolaan hasil produksi masyarakat yang berbasis kearifan lokal, dan tentunya sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 177 yang berbunyi “Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Dalam pendirian BUMD tentunya perlu melihat secara jeli potensi kearifan lokal yang seyogyanya sudah menjadi tradisi pergumulan usaha ditengah-tengah masyarakat, dan usaha yang didorong untuk dimanajerialkan oleh BUMD tentunya harus dalam kapasitas produksi yang banyak, seperti potensi di Merauke ini, tentang Bahan Baku Kopra yang kemudian bisa diolah menjadi beberapa produks lokal semisalnya sabun mandi, ataupun minyak goreng, disamping itu potensi laut kita yang pada waktu-waktu tertentu musim udang yang cukup banyak dan tentunya lebih baik lagi masyarakat didorong untuk membuat tambak udang di daerah pesisir yang kemudian hasilnya itu dapat dikelola secara rutin serta dapat di serap oleh BUMD yang mengatur itu dan kemudian dapat di kemas dalam kemasan-kemasan sehingga bisa tahan lama dengan lebel yang bernilai lokal dan di pasarkan di dalam dan di luar Merauke. Dari 2 (dua) hal yang diatas kalau di arahkan dengan baik maka usaha akan berjalan dengan sangat baik dan produksinya pun akan berlimpah ruah, sehingga dalam pengelolaan BUMD hanya untuk satu Usaha.

Timbul suatu pemikiran bahwa dalam pendirian BUMD yang berbasis kearifan lokal ini di sinergikan dengan manajerial BUMK (Badan Usaha Milik Kampung). Artinya dikampung juga perlu didorong Badan Usaha yang tentunya bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten dalam pengembangan usaha melalui BUMD, karena sesungguhnya kelompok masyarakat dikampung inilah yang harus benar-benar dikelola sesuai dengan potensi usaha keraifan lokal yang akan di kembangkan. Sehingga dalam pola sinergitas dalam Pengembangan usaha milik daerah itu di awali dengan mekanisasi menajemen usaha pada kelompok usaha tingkat kampung, semisalnya dalam usaha Minyak Goreng, atau pembuatan sabun mandi tentunya bahan dasarnya adalah kelapa yang kemudian dijadikan kopra, pada tingkatan ini perusahan yang berada dikampung hanya sifatnya mengatur penyerapan bahan bakunya yaitu kopra dengan nilai harga yang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yang kemudian perusahan kampung akan import ke kabupaten dalam jumlah yang banyak untuk dijadikan bahan jadi, sehingga di kabupaten itu menajemennya mengarahkan pada pengelolaan Pabrik raksasa (besar) untuk mengelola bahan baku menjadi bahan jadi yang sudah dikemas dalam kemasan yang berlebel kearifan lokal misalnya minyak goreng berlebel MALIND ANIM Atau sabun mandi berlebel “NAMEK-NAMUK”, dan siap dipasarkan. Jika misalnya difokus pada usaha Kopra berarti, peran lintas sektor seperti dinas perkebunan dan dinas koperasi juga perlu di akomodir untuk pembinaan secara teknis baik cara yang baik memproduksikan kelapa dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan modal usaha dan dikelola secara kolektif (koperasi) atau mandiri pada tingkat masyarakat yang memproduksikan bahan baku tersebut. Berikut adalah bagan Pola Sinergitas Pengembangan Usaha Berbasis Kearifan Lokal :

Foto: SYAHMUHAR M. ZEIN

Sedikit memahami tentang bagaimana perencanaan dan pendirian BUMDes/ BUMK . BUMDes/ BUMK dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes/ BUMK harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes/ BUMK merupakan pilar kegiatan ekonomi di Kampung yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercialinstitution). BUMDes/ BUMK sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes/ BUMK sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Kampung. Dengan demikian, bentuk BUMDes/ BUMK dapat beragam di setiap Kampung di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Kampung. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes/ BUMK diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes/ BUMK antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAKampung).

Oleh karena itu, setiap Pemerintah Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMDes/ BUMK). Namun penting disadari bahwa BUMDes/ BUMK didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes/ BUMK bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes/ BUMK akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Kampung melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes/ BUMK bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemerintah Kampung masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes/ BUMK. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Kampung. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di kampung).

Berkenaan dengan adanya fokus pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bapak Fredi Gebze untuk lebih mengembangkan potensi lokal dengan upaya mendorong BUMD dan BUMK guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan hal ini sangat disayangkan kalu tidak menjadi fokus perhatian, karena dapat diyakinkan bahwa jika hal tersebut di atur secara baik dan benar maka Pemerintahan daerah Kabupaten Merauke akan naik kelas, dari yang biasa menjadi luar biasa dan penjelasan di atas mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan untuk mensinergikan BUMD dan BUMK dalam satu daerah sehingga dapat bersinergi mengembangkan potensi Lokal di daerah Kabupaten Merauke dan tentunya hal tersebut harus diatur secara konkrit dalam aturan daerah dan aturan kampung. (Penulis adalah seorang aktifis pemuda)

Sumber: Kontributor HU Metro Merauke/https://warunglips.wordpress.com/2010/10/07/badan-usaha-milik-desa-bumdes-apa-dan-bagaimana/

Advertisement