Ratusan Pengusaha Asli Papua Desak Kepala BBJN Diganti

Ratusan Pengusaha Asli Papua Desak Kepala BBJN Diganti

Demo Pengusaha Asli Papua di Halaman Kantor Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah Papua di Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (29/3)

Metro Merauke – Sedikitnya 100 orang pengusaha asli Papua menggelar demo damai di halaman Kantor Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah Papua di Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (29/3).

Demo ini dilatarbelakangi ketidak puasan pengusaha asli Papua terhadap kinerja Kepala BBJN Wilayah Papua, Osman Marbun. Pengusaha asli Papua merasa tidak diperhatikan. Tidak diberi kesempatan mengerjakan proyek dari dana APBN.

Ratusan pengusaha asli Papua itu menuntut agar mendapatkan alokasi 70 persen untuk proyek-proyek yang dikelola BBJN Wilayah Papua.

Dalam aksinya, pengusaha asli Papua membawa beberapa spanduk. Diantaranya bertuliskan “Kami Minta Presiden RI dan Menteri PUPR Mengganti atau Menarik saudara Osman Marub dari Kepala BBJN Papua”.

Perwakilan pendemo sempat bertemu Kepala BBJN Papua, Osman Marbun dan jajarannya. Pertemuan itu difasilitasi Kapolres Kota Jayapura, AKBP Tober Sirait.

Usai pertemuan, Koordinator Demo, Radya Wanggai mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen menuntut Kepala BBJN Papua, Osman Marbun diganti.

“Aspirasi kami hanya dua, Osman Marbun harus angkat kaki dari Papua. Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri PUPR memberikan porsi sebesar 70 persen untuk pengusaha asli Papua. Tidak ada kompromi dengan Kepala BBJN,” kata Radya.

Menurutnya, desakan ini muncul lantaran yang bersangkutan dinilai tak memperhatikan pengusaha asli Papua. Padahal, sudah mengabdi di Papua selama 20 tahun.

“Masih banyak orang non Papua yang punya hati memimpin di Papua. Dia terlalu banyak kucing-kucingan. Dua hari lalu, kami didatangi tim KPK. KPK menunggu kami di Jakarta. Kami akan bongkar BBJN ini,” ujarnya.

Menurutnya, apapun alasannya, para pengusaha asli Papua berkomitmen menuntut Kepala BBJN Wilayah Papua diganti. Aspirasi ini akan disampaikan langsung ke Presiden dan Menteri PUPR.

“Tim kami akan ke Istana Presiden dan Kemeterian PUPR dalam waktu dekat. Paling lambat awal pekan depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BBJN Papua, Osman Marbun mempersilahkan pihak yang ingin dirinya diganti menyampaikan asprasi itu kepada pihak terkait.

“Silahkan disampaikan ke bapak menteri dan bapak presiden. Saya persilahkan. Tidak ada yang halang-halangi untuk menyampaikan ke sana,” kata Osman Marbun.

Begitu juga mengenai permintaan 70 persen proyek untuk pengusaha asli Papua. Ia mempersilahkan disampaikan kepada Presiden dan Menteri PUPR.

“Silahkan disampaikan, saya legowo. Kami bukan hanya memperhatikan satu orang. Tetapi banyak pengusaha asli Papua. Apalagi, paket yang ada tidak sebanding dengan jumlah pengusaha asli Papua yang ingin mendapatkan proyek tersebut,” ujarnya.

Ia menyatakan, banyak pengusaha asli Papua yang telah mendapatkan pekerjaan di BBJN Wilayah Papua. Ini sebagai bagian pemberdayaan. Ia mencontohkan, untuk pemberdayaan pengusaha asli Papua, di Jayapura hanya 33 paket. Sebanyak 26 paket disiapkan untuk putra daerah, belum di daerah lain.

Bahkan lanjut Osman ada pengusaha asli Papua yang mendapatkan paket senilai Rp22 miliar, sehingga diprioritaskan dan dengan syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar. (Arj)

Advertisement