Perlu Kebijakan Pemkab yang Pro Masalah Perbatasan

Perlu Kebijakan Pemkab yang Pro Masalah Perbatasan

Imam Azhari, Salah Satu Anggot Tim Kemenkopolhukam

Metro Merauke – Tim Kemenkopolhukam sedang melakukan kunjungan kerja selama enam hari di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Tim Kemenkopolhukam melakukan rapat kerja dengan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat maupun TNI/Polri. Membicarakan berbagai masalah di daerah perbatasan dan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II Merauke.

Tim juga menggelar rapat koordinasi membahas tindaklanjut isu penemuan kampung PNG di wilayah RI maupun WNI yang hilang di perairan PNG 2014 dan 2015 lalu.

Imam Azhari, salah satu anggota tim yang membidangi masalah Polhukam kepada wartawan, Selasa (21/3) mengatakan, berada di tapal batas RI-PNG, Kabupaten Merauke memiliki kerawanan terhadap permasalahan perbatasan. Pemkab setempat diharapkan memiliki kebijakan yang pro masalah perbatasan.

“Pasti ada masalah. Tapi sejauh ini tidak ada yang menonjol dan masalah perbatasan dapat diselesaikan,” katanya.

Kedatangan tim Kemenkopolhukam ke dua kabupaten itu, kata dia, bertujuan menginventaris jika ditemukan berbagai masalah mengenai perbatasan dua negara. Namun sejauh ini hubungan RI-PNG terjalin baik. Terbukti, secara rutin diadakan pertemuan bersama lewat BLM maupun BLOM.

“Pertemuan akan membahas dan menyelesaikan permasalahan bersama,” ujarnya.

Selain itu, kedatangan Tim Kemenkopolhukam, untuk melengkapi mana yang harus dilengkapi demi kesejahteraan bersama. Harus menemukan penyelesaian yang tepat.

“Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dan dilakukan. Begitu juga kerjasama antar negara saling menguntungkan,” katanya. (Nuryani/Arjuna)

Advertisement