Pleno Ketua DPRD Merauke Berpotensi Berurusan dengan Hukum

Pleno Ketua DPRD Merauke Berpotensi Berurusan dengan Hukum

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Merauke, Papua, Moses Kaibu

Metro Merauke – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Merauke, Papua, Moses Kaibu khawatir, jika pleno penetapan Ketua DPRD setempat dipaksakan akan berujung keranah hukum.

Ia mengatakan, jika pleno penetapan Ketua DPRD Merauke mendahului rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), akan menimbulkan masalah hukum.

“Apalagi, kalau rekomendasinya menetapkan orang lain. Kami tidak mempermasalahkan jika DPP Gerindra merekomendasikan orang lain sebagai Ketua DPRD Merauke. Namun kalau nama saya yang direkomendasikan, dan pleno penetapan telah dilakukan, dipasti masalahnya akan panjang. Sudah pasti keranah hukum,” kata Moses, Rabu (15/3/2017).

Menurutnya, sudah tiga kali ia bertemu Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Gerindra, Ahmad Musadi di kediamannya di Jakarta. Namun, rekomendasi belum diterbitkan, lantaran DPP masih fokus Pilkada DKI Jakarta.

“Ya, sekarang ini pertarungan antara Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Sehingga mereka masih fokus Pilkada DKI,” ujarnya.

Katanya, Sekjen DPP Gerindra menyampaikan, usulan nama Ketua DPRD Merauke dari DPC Partai Gerindra, harus diberikan kepadanya terlebih dahulu, sebelum akhirnya ditandatangani Ketua Umum, Prabowo Subiyanto.

“Kami menunggu sampai ada keputusan dari DPP. Siapa yang akan direkomendasikan sebagai Ketua DPRD Merauke. Kita lihat saja siapa yang dipercayakan,” katanya. (LKF/Arjuna)

Advertisement