Pemerintah Diminta Perhatikan Masalah Freeport dari Sisi Kepentingan Masyarakat Papua

Pemerintah Diminta Perhatikan Masalah Freeport dari Sisi Kepentingan Masyarakat Papua

Pekerja tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia | Foto: Freeport Indonesia

Metro Merauke – Di media sosial muncul gerakan papua bicara, menggunakan tagar #papuabicara. Gerakan ini terlihat meminta pemerintah, untuk lebih memperhatikan permasalahan Freeport ini, dari sisi kepentingan rakyat Papua. “Tidak dapat dipungkiri, lebih dari empat dekade Freeport telah menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Mimika,” ujar Septinus Soumilena, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Mimika dalam keterangan pers, Selasa (14/3).

Menurut data hasil kajian Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI tahun 2013, kehadiran Freeport telah berkontribusi 91 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Mimika, 38 persen kepada PDRB Papua, 1,7 persen dari total APBN, 0,8 persen dari seluruh pendapatan rumah tangga nasional dan 44 persen dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua.

Sejak kurun 1992–2016, Freeport telah menginvestasikan lebih dari USD 1,46 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat Mimika. Pembangunan kota, bandara, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, rumah sakit, fasilitas air bersih, lapangan terbang perintis, fasilitas air bersih, serta stadion olah raga Mimika, dapat dilihat dengan kasat mata jika berkunjung ke wilayah ini.

Selain menyerap lebih dari 32.000 tenaga kerja, PTFI juga menciptakan lebih dari 238.000 kesempatan kerja sebagai dampak berganda (multiplier effects) dari kehadirannya. ”Kita tidak dapat pungkiri Freeport telah berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di Papua,” ujar Septinus. Septinus menambahkan, dengan mengumpamakan satu ayah yang bekerja di Freeport kemudian tinggal di Timika dengan membawa keluarganya. Kebutuhan dasar baik primer, sekunder, tertier dari keluarga tersebut tentunya akan diperoleh dari para penyedia barang dan jasa di Timika.

Artinya, ungkap Septinus, ada pergerakan ekonomi yang diakibatkan oleh kebutuhan warga Freeport. “Bayangkan apabila dikalikan berapa ribu karyawan PTFI dan kontraktornya, maka terjadilah multiplier effect yang berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja baru.” Terganggunya operasi Freeport sangat dirasakan oleh rakyat Mimika. ”Ketika perusahaan merumahkan dan mem-PHK-kan karyawannya, otomatis hal ini mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat,” jelas Septinus.

Septinus mengekspresikan keprihatinannya, semakin lama proses negosiasi Pemerintah Pusat dengan Freeport dalam kemelut ini, semakin berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Disela-sela demonstrasi ratusan karyawan PT Freeport Indonesia dari Mimika pekan lalu, terungkap oleh mereka, bahwa telah banyak yang dilakukan oleh Freeport untuk rakyat papua, khususnya dalam hal lapangan kerja.

Virgo Henry Solossa, perwakilan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport memaparkan, “Total pekerja Freeport adalah 33.452 (pekerja langsung dan kontraktor) dimana karyawan langsung adalah 12.184 orang.” Lebih lanjut dirinci oleh Virgo, dari total pekerja langsung dan kontrak yang berjumlah 33.452, pekerja Indonesia asli Papua mencapai 8.413 orang atau 25,15 persen, dan pekerja Indonesia non Papua sejumlah 24.195 orang atau 72,33 persen. Sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 844 orang atau 2,5 persen.

Adapun karyawan langsung PT Freeport Indonesia yang berjumlah 12.184, karyawan Indonesia asli Papua mencapai 4.357 atau 35,76 persen dan karyawan Indonesia non Papua sejumlah 7.652 atau 62,80 persen. Sedangkan karyawan asing hanya sejumlah 175 orang atau 1,44 persen. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, sejak 1996 Freeport telah melipatgandakan jumlah karyawan asli Papua yang memegang posisi manajemen strategis. Hingga saat ini telah ada enam Vice President asli Papua dan 40 Manajer/karyawan level senior asli Papua. Selain itu telah ada 29 operator Haul Truck wanita. (*)

Sumber: tribunnews.com

Advertisement