Pasca Ganti Rugi Lahan, Legislator Mappi Belum Berkantor

Pasca Ganti Rugi Lahan, Legislator Mappi Belum Berkantor

Ilustrasi Masyarakat Mappi

Metro Merauke – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mappi, Papua belum dapat beraktivitas di Kantor Legislatif setempat, lantaran belum direhabilitasi pasca dipalang dan dirusaki beberapa tahun lalu.

Kantor DPRD Mappi yang berlokasi di Kota Baru Daerah Titik, dipalang pemilik ulayat pada 2013-2014 lalu. Setelah dipalang hampir setahun, pemerintah setempat melakukan pembebasan, dengan membayar ganti rugi sekitar Rp42 miliar.

“Pembebasan lahan sudah dilakukan. Hanya saja persoalan sarana telekomunikasi, air bersih dan lain-lain, makanya belum bisa aktivitas di sana,” kata salah satu anggota DPRD Mappi di Merauke, Robert Sumagai, kemarin.

Robert mengungkapkan, setelah setahun Kantor DPRD Mappi dipalang, dewan membentuk panitia khusus untuk membantu eksekutif menyelesaikan persoalan dengan pemilik ulayat.

“Sudah dibayar Rp42 miliar. Sekarang tinggal pemerintah usahakan ada aktivitas di Titik. Kami beberapa kali sudah menyampaikan eksekutif agar kantor dewan direhab,” katanya.

Menurut dia, sebenarnya kantor dewan dalam kondisi baik sebelum dipalang. Hanya karena lahan belum dilunasi, bagian bangunan serta sarana prasarana di kantor tersebut dirusaki.

“Kedepan, kami harapkan kepada bupati yang baru, bisa memperhatikan kantor itu. Soal rehab juga tergantung dari kondisi anggaran kita,” katanya.

Ia menambahkan, dewan terus mendorong agar Kantor DPRD Kabupaten Mappi diperbaiki oleh pemerintah setempat. Tetapi juga akan dilihat dengan kondisi anggaran pemerintah.

“Kami sadari, semua kantor pasti butuh rehab. Setelah diganti rugi, kami sudah coba aktivitas, tapi semua fasilitas hancur, sehingga kami tak bisa bekerja dengan baik,” ungkapnya. (Emanuel/Arjuna)

Advertisement