Dihadiri Pimpinan KPK, Pemprov Papua Luncurkan Sistem e-Government

Dihadiri Pimpinan KPK, Pemprov Papua Luncurkan Sistem e-Government

Foto: Wilpret Siagian/detikcom

Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan sistem e-government hari ini. Dalam acara itu, Noken atau tas ala Papua dibagikan kepada tamu undangan sebagai lambang transparansi. “Bapak ibu bisa melihat noken yang kami berikan. Noken tersebut merupakan tas tradisional kami. Ketika orang menggunakan Noken, apa yang dibawa di dalam nokennya dapat dilihat oleh orang lain,” ujar Gubernur Papua dalam sambutannya pada peluncuran e-government Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (8/3) kemarin.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Dirjen Kementeri Dalam Negeri Sri Wahyu Ningsih, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi dan Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Dadang Muhammad hadir dalam acara itu.

Menurutnya, budaya transparan sudah dikenal orang Papua sejak lama. Noken sebagai lambang transparansi Orang Papua. “Orang Papua hanya kenal budaya transparan, Papua tidak mengenal korupsi, tapi kenapa budaya korupsi bisa masuk ke Papua,” kata Gubernur disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir pada kegiatan tersebut.

Atas dasar itu, Lukas Enembe mengimbau kepada seluruh pejabat di Papua, baik DPR Papua, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kembali ke budaya orang Papua dan meninggalkan budaya korupsi. Gubernur Papua itu juga meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua untuk bertanggung jawab secara baik penggunaan anggaran yang ada di Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing.

Hadir pada lounching e-government pemerintah provinsi Papua itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Dirjen Kementeri Dalam Negeri, Sri Wahyu Ningsih, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr.Ir.Taufik Hanafi dan Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Dadang Muhammad.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis peluncuran e-Government di Provinsi Papua akan mengurangi tindak pidana penyelewengan karena adanya transparansi dalam setiap pelayanan publik. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan optimismis sistem ini akan berjalan dengan baik. “Jadi nantinya hal ini mungkin belum 100 persen berjalan karena baru saja diluncurkan, namun sesuai harapan Gubernur Papua Lukas Enembe akan mengurangi korupsi melalui adanya transparansi,” kata Basaria.

Menurut Basaria, e-government merupakan salah satu alat keterbukaan sehingga setiap orang nantinya bisa mengetahui dari awal penganggaran sampai penggunaannya. “Dengan begitu, kemungkinan kecil untuk berbuat korupsi itu memang diharapkan terjadi apabila benar-benar dilaksanakan,” ujarnya. Dia menjelaskan pihaknya mengingatkan e-government ini merupakan salah satu alat, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak pidana korupsi.

“Yang membuat sistem ini adalah manusia sehingga di kemudian hari aplikasi ini akan dikerjakan atau diubah oleh manusia pula, sehingga intinya adalah integritas manusia yang duduk di belakang sistem tersebut,” katanya lagi. Dia menambahkan jika semua orang sudah masuk dalam sistem ini, maka orang per orang akan saling mengawasi dengan sendirinya dan tindak pidana korupsi ini dapat ditekan. (idh/idh)

Sumber: detik.com

Advertisement