Karyawan Freeport dari Papua Demo ke Jakarta, Siapa yang Bayarin?

Karyawan Freeport dari Papua Demo ke Jakarta, Siapa yang Bayarin?

Foto: Muhammad Idris

Metro Merauke – Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia hari ini datang dari Kabupaten Mimika ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan Kantor Kementerian ESDM. Saat ditanya bagaimana mereka datang kemari, akomodasi di Jakarta, dan sebagainya, mereka semua menolak menjawab. Tentu butuh biaya tak sedikit untuk pergi dari Mimika ke Jakarta. Sebagai gambaran, tiket pesawat dari Mimika ke Sorong sekitar Rp 600.000, lalu dari Sorong ke Jakarta harganya sekitar Rp 1.400.000.

Jadi untuk pulang pergi dari Jakarta-Sorong-Mimika, harga tiket pesawat mencapai kira-kira Rp 4 juta per orang. Belum lagi biaya untuk makan, menginap di Jakarta, dan sebagainya. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyebut PT Freeport Indonesia sebagai dalang di balik demonstrasi ini. Freeport lah yang membiayai ratusan karyawannya untuk demo ke Jakarta.

“Mereka datang yang biayai Freeport. Mereka datang sama saya minta bantuan dua pesawat saya tolak,” kata Eltinus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3). Bahkan ada kemungkinan yang berdemo di depan Kementerian ESDM hari ini sebenarnya bukan karyawan Freeport, cuma demonstran bayaran. “Yang demo-demo ini untuk mereka cari makan, saya enggak tahu dari mana mereka saya enggak tahu, kalau yang datang demo ini karyawan aktif Freeport saya kenal muka mereka. Mereka dibiayai Freeport,” tuturnya.

Eltinus menambahkan, sebagian besar karyawan PT Freeport Indonesia belum kena PHK, hanya dirumahkan sementara saja. Yang terkena PHK adalah pekerja-pekerja di perusahaan kontraktor yang disewa Freeport. “Jadi belum, di sana (Mimika) belum di-PHK, itu yang di-PHK pekerja kontraktor, begitu,” ucapnya.

Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika, mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Sebab, dengan perubahan KK Freeport menjadi IUPK, masyarakat Mimika dapat ikut memiliki saham Freeport. “Sikap pemda dan seluruh masyarakat Papua kabupaten maupun provinsi jelas tetap dukung keputusan Presiden. Dengan putusan itu luar biasa, masyarakat pemilik tanah dan ulayat akan dapat bagian, itu menarik sekali buat Papua dan pemilik ulayat, dukung seratus persen,” tutupnya. (mca/mkj)

Sumber: detik.com

Advertisement