Bupati Mimika Minta 10-20 Persen Saham Divestasi Freeport

Bupati Mimika Minta 10-20 Persen Saham Divestasi Freeport

Bupati Mimika Eltinus Omaleng | Foto: Antara Papua/Jeremias Rahadat

Metro Merauke – Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta jatah 10 hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia jika perusahaan asal Amerika Serikat itu setuju untuk melakukan divestasi 51 persen. Eltinus seusai menemui Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (28/2), mengatakan jatah tersebut adalah kompensasi sebagai pemilik gunung, tanah dan lainnya.

“Kalau memang Freeport setuju untuk melepas 51 persen sahamnya, maka kami dapat bagian. Pak Luhut juga mengatakan menjamin bahwa Papua dapat saham nilainya 10 hingga 20 persen. Itu nanti dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten dan pemilik hak ulayat,” ujarnya. Eltinus menjelaskan nantinya dari 51 persen divestasi saham Freeport, selain dibagi untuk daerah, pemerintah sebagai pemegang wewenang juga akan mendapat jatah 30 persen.

Sementara Freeport sebagai investor yang memiliki teknologi dan modal akan mendapat sisa 49 persen. “Jadi kita harus dapat rata,” ujarnya. Eltinus mengakui permintaan hingga 20 persen saham Freeport memang cukup besar. Pasalnya, di Papua ada 28 kabupaten dan satu pemilik hak ulayat yang harus dihormati kedudukannya. Ia juga mengatakan jatah saham menjadi tuntutan pemerintah daerah lantaran selama 50 tahun beroperasi di tanah Papua, Freeport tidak pernah berbuat sesuatu.

“Salah satunya pembayaran pajak, royalti, ini kan tidak rata, tidak pernah bayar sewajarnya. Begitu dapat untung, itu saja yang mereka bayar. Alasannya macam-macam,” ucapnya. Namun, Eltinus mengatakan mekanismenya nanti akan diatur pemerintah setelah persetujuan pelepasan 51 persen saham. Secara terpisah, Menko Luhut memastikan pemerintah daerah akan mendapat bagian, tapi belum menegaskan besarannya. “Tentu mereka akan dapat, sampai berapa persen nanti kita lihat. Ya mungkin dia (Papua) maunya segitu, tapi ya enggak mungkin lah segitu. Nanti kita lihat,” katanya.

Luhut mengatakan hal tersebut baru saja dibicarakan sehingga masih banyak yang harus dibahas lebih lanjut. Desak bangun smelter di Papua Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga mendesak PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di Papua, tempat perusahaan itu beroperasi. Eltinus mengatakan bahwa keinginan masyarakat Papua bangkit lagi untuk mendesak perusahaan asal Amerika Serikat itu segera membangun smelter di sana.

“Sekarang ‘kan sedang dibangun di Gresik. Seharusnya dibangun di daerah pengelolaan di situ, tidak boleh dibawa keluar,” katanya. Eltinus menuturkan bahwa keinginan agar smelter dibangun di Papua memang merupakan rencana lama. Namun, kisruh perubahan kontrak Freeport diyakini dia dapat mendorong perusahaan mengabulkan desakan mereka. Ia juga mengaku desakan tersebut sudah mendapat dukungan Presiden Jokowi dan Menko Luhut. “Lokasi sudah siap di Timika seluas 300 hektare. Itu sudah dibebaskan masyarakat adat,” katanya.

Menurut Eltinus, pembangunan smelter di Papua memiliki arti penting agar masyarakat di wilayah paling timur Indonesia itu bisa terbebas dari kebodohan dan ketertinggalan. Pembangunan smelter juga diyakini akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk Papua yang terpelajar tetapi tidak terserap. “Salah satu menyelesaikan masalah kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan dan lainnya itu ada di situ (smelter). Kami punya keinginan besar di sana harus dibangu. Sarjana kami banyak sekali, baik S-1 maupun S-2, mau kerja di mana? Makanya, harus menciptakan lapakan kerja melalui cara ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Eltinus mengatakan bahwa pihaknya juga ingin Freeport bisa ikut campur tangan dalam pembangunan di Papua. Perusahaan itu juga didesak untuk mendukung pembangunan manusia di Papua. “Sekolah anak Papua, kesehatan, pertanian juga infrastruktur. Selama ini, Freeport ‘kan tidak pernah membangun. Pemerintah pusat dan daerah juga mau Freeport ikut campur tangan untuk bangun daerah Papua,” katanya. Eltinus beserta sejumlah tokoh Papua menemui Menko Luhut guna memberikan dukungan atas kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sebelumnya, rombongan tersebut juga mendatangi Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk tujuan serupa. Mereka mendukung kebijakan pemerintah lantaran aturan tersebut banyak memfasilitasi keinginan masyarakat Papua, seperti divestasi saham serta kesungguhan pembangunan smelter. (***)

Sumber: antarapapua.com

Advertisement