Pebatasan RI-PNG di Merauke Butuh Perhatian

Pebatasan RI-PNG di Merauke Butuh Perhatian

Foto Bersama Tim Kemenpolhukam dan Pemda Merauke, Papua, Rabu (1/3/2017) di Gedung Negara

Metro Merauke – Wakil Bupati Merauke, Sularso menyatakan, perbatasan RI-PNG di Merauke butuh perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Bukan tanpa sebab, selain wilayahnya luas, tidak ada pembatas langsung kedua negara sehingga sulit dikontrol. Belum lagi banyak jalan tikus (jalur illegal) yang digunakan warga kedua negara sebagai perlintasan. Ini menyebabkan petugas kesulitan melakukan pemantauan.

Menurut Sularso, salah satu strategi memantau keluar-masuknya warga di perbatasan kedua negara, dengan menumbuhkan sektor-sekotor unggulan di wilayah itu. Terutama sektor pertanian, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Kalau ada pembangunan di sana, dengan sendirinya orang akan datang melalui jalur yang legal. Akan mudah untuk dikontrol,” kata Sularso, Rabu (1/3).

Khusus daerah Sota, Distrik Sota dan Naukenjerai yang merupakan daerah perbatasan dan masuk kawasan hutan lindung, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak di dua wilayah itu. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Pusat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan fisik maupun ekonomi.

Berbagai masalah di perbatasan RI-PNG telah disampaikan Sularso kepada Asdep 1/VI Kesbang Kemenko Polhukam, Lutfi Syaefullah ketika Tim Kemenpolhukam berada di Merauke, Rabu (1/3).

Kepada tim Kemenkopolhukam, Sularso mengatakan, tidak semua program yang diturunkan kementerian tersebut dan Kemendagri terlaksana dengan baik. Salah satunya program pendidikan wawasan kebangsaan 2013 lalu.

“Kami belum dapat petunjuk, sehingga beliau datang memberikan masukan kepada kami agar program ini bisa dijalankan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan kita di Merauke,” ujarnya. (Getrudis/Arjuna)

Advertisement