Warga Jayapura Demo Terkait Dugaan Kecurangan Pilkada

Warga Jayapura Demo Terkait Dugaan Kecurangan Pilkada

Warga Sentani yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Jayapura saat berdemo di halaman kantor Panwas Kabupaten Jayapura, Kamis (23/2). | Foto: Antara Papua/Alfian Rumagit

Metro Merauke – Sekitar 500-an warga Sentani dan sekitarnya yang datang dari berbagai kampung dan kelurahan yang ada di 19 distrik Kabupaten Jayapura, Papua, menggelar aksi demo damai di halaman kantor Panwas setempat, terkait pilkada serentak 2017. Pantauan di lapangan, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Jayapura itu sebelum ke Kantor Panwas berkumpul di Lapangan Theys dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat.

Ada juga yang datang menumpangi angkutan kota sambil membawa sejumlah spanduk besar dan kecil, diantaranya, bertuliskan “kami minta KPU Jayapura segera menunda pleno rekapituasli karena Pilkada 15 Februari terjadi pelanggaran terstruktur, tersistem dan masif”, dan “Gugurkan paslon bupati-wabup Kabupaten Jayapura yang melakukan money politik”. Sementara itu, jajaran polisi lalu lintas dari Kepolisian Resor Jayapura tampak sigap mengatur kelancaran berlalu lintas di sekitar area tersebut.

Setelah berkumpul, para pendemo yang dipimpin oleh koordinator Samuel Ibo dan sekretaris Aris Kreuta melakukan “long march” ke kantor Panwas Kabupaten Jayapura yang terletak di Hawai, Distrik Sentani atau kurang lebih dua hingga tiga kilometer dari Lapangan Theys. Aksi tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas satu arah dari Sentani ke Hawai, namun polisi yang menuntun aksi “long march” tersebut berhasil mengatasinya dengan baik.

Sedangkan di halaman kantor Panwas yang tepat berada di pinggir jalan utama, nampak sejumlah satuan Dalmas dari Polres Jayapura bersiaga. Setelah para pendemo lakukan long march kurang lebih 30 menit, tiba di halaman kantor Panwas langsung menggelar berbagai spanduk. Para pendemo diterima oleh Ketua Panwas Ronald M Manoach dan anggota, lalu mencatat sejumlah aspirasi yang disampaikan secara bergantian oleh pendemo.

“Pilkada Jayapura berlangsung tidak demokratis, karena ada seribu lebih KPPS ilegal dan surat undangan palsu atau hanya foto copy yang beredar di masyarakat,” kata Aris Kreuta, Sekretaris Forum Demokrasi Masyarakat Kabupaten Jayapura. Aris meminta agar Panwas sebagai wasit segera memberikan rekomendasi agar rapat pleno KPU yang dijadwalkan akan digelar dalam pekan ini ditunda.

“Panwas harus bekerja cepat dan tepat, proses dugaan politik uang yang melibatkan calon anak bupati, ungkap KPPS ilegal dan surat undangan foto copy dan segera gelar PSU secara serentak,” kata Aris. Permintaan itu, langsung ditanggapi oleh Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Ronald M Manoach dan menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang ada, termasuk kasus politik uang. “Saya sangat prihatin dengan pilkada di Kabupaten Jayapura yang banyak persoalan. Sampai saat ini Panwas dan Gakkumdu tetap berdiri tegak dan netral untuk melaksanakan tugas secara profesional,” katanya. (Alfian Rumagit)

Sumber: aktual.com

Advertisement