Soal Ketua DPRD Merauke, Aspirasi Masyarakat Adat Marind Harus Dihormati

Soal Ketua DPRD Merauke, Aspirasi Masyarakat Adat Marind Harus Dihormati

Masyarakat Marind melakukan aksi demonstrasi di DPRD Merauke, Papua beberapa waktu lalu

Metro Merauke – Salah satu tokoh masyarakat Merauke, Papua, Hendrikus Hengky Ndiken mengingatkan agar semua pihak menghormati dan menghargai aspirasi masyarakat Marind, terkait penolakan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bukan orang asli setempat.

“Dalam pertemuan dengan Fadli Zon di kantornya di senayan beberapa waktu lalu, telah disampaikan agar pelantikan Ketua DPRD Merauke dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya,” ujar Hengky kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/2).

Karenanya, ia meminta apa yang telah disampaikan Fadli Zon diresponi DPRD Kabupaten Merauke, dengan tidak melakukan pleno penetapan ketua sebelum ada rekomendasi DPP. “Entah siapa yang ditunjuk menjadi ketua dewan, silakan saja,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Hengky, pihaknya menunggu siapa yang akan mengantongi rekomendasi dari DPP sekaligus dilantik menjadi Ketua DPRD Merauke. Diharapkan sudah ada kepastian dari dewan untuk menggelar pleno dalam minggu ini.

“Sebagai dewan, saya sedang menunggu rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Jika itu sudah ada, maka kita akan segera mendesak pimpinan dewan agar melakukan pleno untuk persiapan pelantikan,” tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya telah ikut berjuang sekaligus menyerahkan aspirasi masyarakat Marind ke DPP Partai Gerindra agar orang asli Marind yang menjabat sebagai Ketua DPRD Merauke. “Nanti kita tunggu saja siapa yang akan dipercayakan DPP Partai Gerindra menjadi ketua dewan,” tuturnya. (LKF/Emanuel)

Advertisement