Pemkab Merauke Harus Segera Cegah Illegal Loging

Pemkab Merauke Harus Segera Cegah Illegal Loging

Wakil Ketua II DPRD Merauke, Benny Latumahina

Metro Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Papua meminta pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, untuk segera menindaklanjuti laporan terkait kegiatan penebangan pohon secara ilegal (illegal loging) di Merauke.

Wakil Ketua II DPRD Merauke, Benny Latumahina menjelaskan, konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah ditariknya kewenangan sejumlah instansi di kabupaten/kota ke provinsi dan pusat, termasuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Masih relevan dengan hal itu, pengawasan terhadap kegiatan perhutanan menjadi kurang maksimal. Akibatnya sangat dimungkinkan terjadi tindakan illegal loging di Kabupaten Merauke.

Legislatif meminta Pemkab Merauke segera melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pusat untuk menindaklanjuti dan mencegah pembalakan hutan.

“Illegal Logging lebih mudah dilakukan di zona sungai. Kayu tinggal dihanyutkan melalui aliran sungai untuk mengurangi biaya transportasi. Ironisnya, ketika kewenangan ditarik, sampai sekarang tidak ada pengawasan. Dan pertumbuhan pengusaha kayu semakin menjamur,” ungkap Benny, Selasa (21/2).

Dewan mengamati penggunaan kayu untuk pembangunan cukup banyak di Merauke. Namun yang menjadi pertanyaan dari mana pengelola mendapatkan izin. Pembalakan secara ilegal juga dinilai akan berdampak pada pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kewenangan secara struktur harus segera diisi. Karena dulu saja waktu ada pos pengawasan masih bisa lolos, apalagi sekarang yang sudah tidak ada. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah,” pintanya.

Sebelumnya, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mengklaim kegiatan pembalakan pohon secara ilegal sangat marak di Merauke, menyusul pengalihan wewenang Dinas Kehutanan kabupaten itu ke Pemprov Papua.

“Ada informasi jika terjadi penebangan kayu secara liar, karena tidak ada pengawasan menyusul semua perizinan ditarik ke provinsi,” kata Coordinator Landscape Selatan Papua WWF Indonesia, Marco Wattimena, Senin kemarin. (Getrudis/Emanuel)

Advertisement