Bupati Biak Numfor Diperiksa Polda Papua Terkait Korupsi APBD
Nasional

Bupati Biak Numfor Diperiksa Polda Papua Terkait Korupsi APBD

Ilustrasi | Foto: Andhika Akbarayansyah

Metro Merauke – Bupati Biak Numfor Papua, Thomas Alfa Edison Ondi diperiksa Dirkrimsus Polda Papua, Senin (20/2). Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011-2013. “Pemeriksaan kali ini sebagai tersangka setelah ditetapkan pada Desember 2016 lalu,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal, Selasa (21/2).

Pemeriksaan Bupati Biak Numfor itu sempat tertunda dikarenakan pada tanggal 30 Januari 2017 lalu karena sedang dirawat di RS Siloam Makassar. Dia dirawat untuk menjalani operasi gigi. Pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 5 jam, pada Senin (20/2) sejak pukul 10.00 WIT hingga 15.00 WIT.

“Namun pada pukul 15.00 WIT, Thomas Edison Ondi mengalami sakit pada bekas operasi gigi sehingga pemeriksaan dihentikan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik Polda Papua akan mengagendakan kembali pemeriksaan lanjutan Bupati Biak Thomas Alfa Edison Ondi,” ujar Kamal.

Dalam pemeriksaan, Thomas Edison Ondi mendapat 32 pertanyaan Polda Papua seputar tentang identitas pribadi, tugas dan tanggung jawab pada saat menjadi Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011-2013. Dia juga diperiksa terkait adanya penyalahgunaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011-2013.

Thomas Edison Ondi ditetapkan jadi tersangka pada tindak pidana korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya TA. 2011 s/d 2013 saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011- 2013. Bupati Biak Numfor itu diduga telah melanggar pasal 2 dan 3 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 (1) KUHP dan Pasal 3 UU No 8/2010 tantang TPPU.

Kabid Humas Polda Papua mengakui penanganan perkara tersebut agak lambat dikarenakan proses audit kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu lama.

“Selain pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi dan telah melakukan penyitaan terhadap 75 barang bukti. Penyidik juga telah mendapat hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Papua dan telah melakukan pemeriksaan ahli auditor dari BPKP, Ahli Keuangan Negara-Daerah Kemdagri, menerima LHA dari PPATK,” ujar Kamal. (rvk/fdn)

Sumber: detik.com

Post Comment