Sudirman Said: Jika Tak Ada Elite Serakah, Urusan Freeport Selesai

Sudirman Said: Jika Tak Ada Elite Serakah, Urusan Freeport Selesai

Sudirman Said | Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Metro Merauke – Persoalan kontrak PT Freeport Indonesia tak bisa lepas dari mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Dia yang pertama membeberkan adanya rekaman percakapan antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia saat itu Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan saudagar minyak M Riza Chalid di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Kasus itu kemudian dikenal dengan “Papa Minta Saham”. Dalam rekaman, Novanto dan Riza Chalid diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bisa memuluskan perpanjangan kontrak Freeport. Jokowi dikabarkan marah akibat namanya dicatut. Tak hanya itu, nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan — kini Menko Kemaritiman — disebut sebanyak 66 kali. Novanto menyebut Luhut bisa memuluskan kontrak Freeport yang habis pada 2021.

Negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia kini memang menghadapi jalan buntu. Meskipun Kementerian ESDM telah memberi izin ekspor konsentrat sebanyak 1,1 juta wet metrik ton dalam periode satu tahun, perusahaan tambang yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat, tersebut menolak karena tak setuju mengubah statusnya dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Di tengah kebuntuan proses negoisasi antara pemerintah dan Freeport saat ini, Sudirman Said angkat bicara. Menurut dia, persoalan Freeport sebenarnya bisa diselesaikan jika tidak ada elite yang ‘mengail di air keruh’. Meskipun, kata dia, tidak akan ada solusi sempurna yang menyenangkan semua pihak dalam menyelesaikan masalah rumit Freeport.

“Tetapi sepanjang pengambil keputusan bebas dari vested interest, publik akan percaya dan dapat menerima yang optimal,” kata Sudirman kepada kumparan, Minggu (19/2).
Menurut Sudirman, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya dalam mencari solusi Freeport. Sebab, dikhawatirkan ada pihak yang ‘bermain keras’ dan sewenang-wenang tanpa memperdulikan kepentingan publik. “Karena kepentingan institusi berbeda apapun, selalu dapat direkonsiliasi,” ujarnya.

Sudirman meminta pemerintah mengutamakan kepentingan warga Papua yang akan menjadi korban pertama dari kemelut yang terjadi saat ini. Puluhan ribu pekerja, terancam kehilangan mata pencaharian. Begitupun ratusan pekerja kontraktor dan vendor yang bisa mengalami nasib yang sama. Menurut dia, seluruh pihak harus duduk bersama dan membenamkan kepentingan pribadi. Regulasi yang dikeluarkan, kata dia, harus menjaga tujuan utamanya. Selain itu, yang harus menjadi perhatian saat ini adalah investasi untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi.

“Saya prihatin dengan situasi di Timika, dan ini pelajaran pahit dari keserakahan dan vested interest segelintir elite, yang harus dimintakan tanggung jawabnya. Dan publik, terutama rakyat Papua, tidak akan mudah melupakannya, ” ujarnya. Sementara soal kemungkinan Freeport akan membawa persoalan tersebut ke arbitrase, Sudirman Said mengatakan langkah tersebut tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi semua pihak. “Arbitrase hanya akan menjadi zero sum game, akan merugikan semua pihak. Gertak menggertak enggak akan menyelesaikan masalah. Yang harus dikumpulkan adalah kepala dingin untuk mencari win win solution,” katanya. (***)

Sumber: kumparan.com

Advertisement