Perusakan Hutan di Bantaran Sungai Merauke Ancam Ekosistem

Perusakan Hutan di Bantaran Sungai Merauke Ancam Ekosistem

Tokoh masyarakat Merauke, Papua, Vincentius Mekiuw,

Metro Merauke – Perusakan hutan di bantaran sungai di Merauke, Papua yang dilakukan terus menerus dikhawatirkan akan mengancam ekosistem serta lingkungan. Terutama terjadi di sekitar bantaran sungai Maro, Kumbe dan Bian.

Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Merauke, Vincentius Mekiuw, Selasa (14/2). Katanya, investasi perkebunan skala luas di Merauke pastinya berimbas pada kerusakan alam, seperti pencemaran sungai, punahnya flora dan fauna, serta mendatangkan masalah sosial.

“Hutan-hutan di bantaran sungai Maro, Kumbe dan Bian nyaris semua rusak. Tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap air. Akibatnya, air meluap di sungai-sungai besar. Ini berbahaya bagi anak negeri yang tinggal di pinggiran sungai” ungkap Vincent.

Keadaan itu tentu merugikan masyarakat asli Papua yang tinggal di bantaran sungai. Pemerintah harus mengkaji kembali tentang dampak lingkungan dan sosial dari pembukaan lahan secara besar-besaran di daerah ini, pintanya.

Katanya, salah satu dampak investasi perkebunan yang paling dirasakan adalah pencemaran sungai yang berakibat pada rusaknya keanekaragaman hayati. Pun air sungai yang dulunya dimanfaatkan masyarakat untuk konsumsi, mandi dan lainnya kini tidak lagi.

“Pemerintah harus pikirkan bagaimana menyelematkan dan mengendalikan masalah ini. Orang asli Papua yang hidup di sekitar sungai memanfaatkan air itu, dan mereka terancam,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengendalian Bencana Merauke, Sonny Betaubun mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat kembali analisis dampak lingkungan (Amdal) dari setiap perusahaan perkebunan.

Sebelumnya, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo MSC, meminta pemerintah segera memoratorium perkebunan sawit di Merauke. Pemerintah perlu melakukan pembenahan intensif di bidang perkebunan. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, investasi perkebunan berakibat hilangnya jutaan hektar hutan dan konflik akibat perampasan lahan masyarakat.

Setelah moratorium, Pastor Amo menganjurkan pemerintah melakukan assessement (penilaian) baik terhadap lingkungan dan dampak sosial dari pembukaan perkebunan kelapa sawit. “Ini semua demi kebaikan bersama, dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat asli Papua. Mereka hidup tergantung dari alamnya,” tambahnya. (Getrudis/Emanuel)

Advertisement