Persoalan Lahan Jadi ‘Momok’ Pembangunan Pertanian di Merauke

Persoalan Lahan Jadi ‘Momok’ Pembangunan Pertanian di Merauke

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke, Edy Santosa

Metro Merauke – Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke, Papua, Edy Santosa mengungkapkan persoalan lahan ulayat masih menjadi ‘momok’ pembangunan pertanian di Merauke.

Salah satu contoh masalah lahan, terjadi di Kampung Senayu, Distrik Tanah Miring. Lahan seluas 50 hektar dibuka oleh Dinas Tanaman Pangan Merauke untuk selanjutnya digarap gabungan kelompok tani (Gapoktan) setempat. Namun setelah selesai dibuka dan baru digarap setahun, tepatnya pada 2014 lalu, lahan tersebut diklaim oleh seorang warga sebagai miliknya.

“Katanya milik beberapa warga, dan sudah disepakati untuk digarap. Kami sudah membantu membuka lahan, menyiapkan benih dan pupuk. Jika dalam perjalanan ada yang mengklaim bahwa sudah dibeli, kami tidak bisa intervensi,” terang Edy, Jumat (10/2)

Menurutnya, persoalan terkait lahan sudah sering terjadi, dan sedikit menghambat pembangunan pertanian di Merauke. Karena masalah lahan di Senayu, katanya, para petani yang tergabung Gapoktan setempat hanya bisa pasrah dan mengeluh.

Sementara itu, Wakil Ketua Bamuskam Senayu, Edison Kleor mengatakan lahan yang sudah dibuka pemerintah itu tak bisa digarap lagi, sejak salah seorang warga melarangnya. Bersangkutan mengaku sudah dibeli dari pemilik ulayat seluas 42 hektar, dan sisanya 8 hektar masih menjadi hak pemilik ulayat.

“Petani tentu kecewa karena hanya garap satu tahun saja. Masuk tahun kedua, mereka dilarang untuk menglola karena diklaim sebagai miliknya,” terang Edison saat ditemui di Kampung Senayu, baru-baru ini.

Warga setempat, katanya, mengharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi persoalan dimaksud, agar masyarakat bisa kembali menanam padi. “Karena jangan sampai ada yang memanfaatkan kesempatan dan merugikan pihak lain,” imbuhnya. (Getrudis/Emanuel)

Advertisement