Bos Freeport Marah-marah Saat Rapat dengan DPR

Bos Freeport Marah-marah Saat Rapat dengan DPR

Anggota Komisi VII DPR RI Mochtar Tompo mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Presiden Direktur Freeport Indonesia | liputan6.com

Metro Meruake – Anggota Komisi VII DPR RI Mochtar Tompo mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. Perlakuan tidak menyenangkan tersebut terjadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan beberapa perusahaan tambang yang berlangsung pada Kamis (9/2) siang.

Tompo mengatakan, perlakuan tidak menyenangkan tersebut ‎berawal saat dia menanyakan tentang konsistensi Freeport dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sebagai bentuk kepatuhan dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral. “Saya tanya soal konsistensi pembangunan smelter. Amanah Undang-Undang Pertambangan harus membangun smelter, itu tidak dilakukan Freeport dari dulu,” kata Tompo, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Menurut Tompo, pertanyaan yang dilontarkan dalam rapat tertutup tersebut dijawab dengan sini‎s oleh bos Freeport. Kondisi semakin memanas Ketika ‎dia mengajak Chappy bersalaman setelah rapat selesai. Saat dirinya mengajukan tangan langsung ditepis Chappy. Kemudian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut menunjuk dada Tompo, dengan marah-marah.

“Setelah rapat, saya berdiri mau jabat tangan, tapi tangan saya ditepis. Baru dia menunjuk di dada saya. Dia bilang kau jangan macam-macam, mana ada tidak konsisten. Marah-marah dia,” tutup Tompo.

Anggota DPR RI Dapil Sulsel-2, Akbar Faizal pun menyatakan protes keras atas tindakan dari Chappy Hakim tersebut. Menurutnya, Tindakan tersebut keluar dari etika apapun. Perilaku bos Freeport merupakan penghinaan besar kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Akbar Faizal menuntut permintaan maaf dari Chappy Hakim seagai pelaku tindakan ini. Akbar juga meminta manajemen pusat Freeport Internasional di Amerika Serikat untuk meminta maaf kepada Muhtar Tompo selaku pribadi, kepada institusi DPR-RI dan kepada Pemerintah Indonesia.

“Meminta manajemen pusat Freeport Internasional untuk memberhentikan Chappy Hakim sebagai Presdir PT Freeport Indonesia,” jelas dia. Akbar juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara seluruh perjanjian dan kesepakatan dengan Freeport hingga batas waktu yg belum ditentukan. (Pebrianto Eko Wicaksono)

Sumber: liputan6.com

Advertisement