Marak Penggalian Pasir, Pauta: Pemkab Tak Berwenang Ambil Tindakan

Marak Penggalian Pasir, Pauta: Pemkab Tak Berwenang Ambil Tindakan

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Daniel Pauta

Metro Merauke – Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Papua, Daniel Pauta mengungkapkan penggalian pasir di pesisir pantai masih saja dilakukan. Padahal, pemerintah daerah telah mengeluarkan larangan penambangan pasir di daerah pesisir.

Juga telah diwajibkan agar semua proyek pemerintah menggunakan pasir impor. Sebab penggalian pasir lokal secara terus menerus berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Meski begitu, kata Pauta, pemerintah daerah tak dapat berbuat banyak. Terutama mencegah penggalian pasir maupun menindak para pelakunya. Kewenangan itu ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, sejak dialihkan beberapa waktu lalu.

Pauta menjelaskan, peralihan kewenangan sejumlah SKPD dari Merauke cukup memberatkan pemerintah daerah. Sehingga olehnya, perlu dilakukan pembahasan bersama. “Yang dapat kami lakukan hanya upaya pencegahan, sudah tidak ada lagi kewenangan di daerah untuk melakukan penindakan. Tidak ada pembiaran,” tegasnya, Selasa (7/2).

Menurut dia, maraknya penggalian pasir karena masyarakat yang mengizinkan penambangan tersebut, dengan alasan ekonomi. “Sudah ada larangan dari pemerintah tapi masyarakat sendiri yang memberi ruang kepada orang yang butuh pasir,” ungkapnya.

Ia menambahkan, himbauan untuk menggunakan pasir impor semata-mata untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika kurang permintaan pasir lokal, maka penggalian akan berkurang. “Pasir didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Tenggara dengan kualitas yang baik,” pungkasnya. (Nuryani/Emanuel)

Advertisement